BBM Naik 2.000 /liter, Inflasi Bertambah 2%

BBM Naik 2.000 /liter, Inflasi Bertambah 2%

Politik Miftahudin   Selasa, November 18, 2014

JAKARTA – Kenaikan harga BBM bersubsidi bakal mendongkrak angka inflasi 2% hingga akhir 2014.

Jika semula inflasi diprediksi 5,3%, akibat kenaikan harga BBM akan menjadi 7,3%. Kondisi ini berlaku sampai akhir 2014. ”Awal 2015 akan kita kendalikan agar inflasi turun dan akhirnya stabil,” kata Menkeu Bambang P Brodjonegoro.

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500/liter. Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500/liter.

”Harga BBM berlaku pukul 00.00 WIB, 18 November 2014,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Ruang Credential Istana Merdeka, semalam (17/11).

Presiden mengatakan, pemerintah telah menyediakan paket KKS, KIS, dan KIPuntuk rakyat miskin. Paket tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli rakyat, dan menggerakkan sektor ekonomi rakyat.

Kenaikan harga Rp 2.000/liter tersebut diputuskan pada menit-menit terakhir sebelum pengumuman.

”Awalnya presiden mau memutuskan kenaikan harga BBM Rp 3.000. Namun di detik-detik terakhir menjadi Rp 2.000,” Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniagokata.

Menurutnya, salah satu pertimbangan Presiden Jokowi mengubah keputusannya adalah harga minyak dunia yang turun. Saat ini harga minyak dunia turun di bawah 80 dolar AS/barel atau terendah dalam 4 tahun terakhir.

Dampak pengumuman kenaikan harga BBM membuat warga menyerbu SPBU-SPBU, di seluruh daerah. Antrean bahan bakar mengular, bahkan hingga ke jalan-jalan.

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Banyumas misalnya, dipadati pengendara sepeda motor dan mobil, Senin (17/11) mulai pukul 21.30. Akibatnya, terjadi antrean panjang kendaraan hingga ke ruas jalan raya untuk mendapatkan premium bersubsidi sebelum resmi naik jadi Rp 8.500 per liter mulai pukul 00.00, Selasa (18/11).

Warga Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor, Robiyah (54) mengaku langsung mendatangi pom bensin untuk membeli premium setelah melihat informasi dari televisi tentang kenaikan BBM premium bersubsidi.

”Saya sudah mengantre setengah jam tapi belum juga kebagian karena yang membeli banyak banget,” tuturnya.

Petugas SPBU Perusda Prop Jateng, Kholis mengaku kaget dengan banyaknya kendaraan yang mendatangi SPBU karena sejak siang hari hingga malam sekitar pukul 20.00 kondisi normal.

”Tapi mulai pukul 21.00, banyak kendaraan yang datang mengantre membeli bensin bersubsidi,” tuturnya. Banyak kendaraan yang memadati pom bensin mengakibatkan petugas kewalahan. Akibatnya, para petugas yang telah selesai bekerja diminta untuk datang ke SPBU melayani antrean pembelian BBM premium bersubsidi. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah SPBU di Kota Solo.

Di SPBU Baron, antrean kendaraan roda empat mencapai ratusan meter. Keadaan ini membuat lalu lintas di Jalan Bhayangkara macet total.

Sekitar tujuh anggota Satlantas sibuk mengatur lalu lintas. Arus kendaraan dari arah barat (Jalan Radjiman) yang hendak menuju arah SPBU Baron dialihkan ke kiri menuju Jalan Slamet Riyadi.

Sementara arus kendaraan dari arah selatan (Jalan Veteran) terhambat hingga sejumlah kendaraan roda empat memutar balik. ”Kondisi lalu lintas jadi ruwet karena antrean kendaraan yang ingin masuk SPBU. Kondisi ini terjadi mulau pukul 21.00,” kata Hendro Wibowo (27) warga Palur, Karanganyar.

Pantauan di SPBU Laweyan Jalan Radjiman, antrean kendaraan yang ingin mengisi BBM juga terlihat. Tiwik Widowati, pegawai sebuah supermarket di Solo Baru, Sukoharjo mengatakan, antrean kendaraan mencapai 500 meter.

Hal yang sama juga terjadi di SPBU Pucangsawit, Jebres, polisi menjaga antrean, agar lalu lintas di jalur tersebut aman. SPBU lain seperti di Sambeng, Manahan, Sumber (Jalan Mangun Sarkoro), Sekip (Jalan Kolonel Sugiyono) juga dipadati masyarakat yang berburu BBM.

Meski demikian, kondisi secara umum Kota Solo tetap kondusif karena aparat langsung turun ke lapangan.

Kapolres Semarang, AKBP Muslimin Ahmad, Senin (17/11) malam juga langsung memerintahkan seluruh anggota untuk turun ke jalan menjaga 27 unit SPBU yang letaknya tersebar di Kabupaten Semarang. Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi kemacetan dan gesekan antar pengendara mobil atau motor yang mengantre bahan bakar minyak (BBM).

Tidak Panik

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbondong-bondong antre di SPBU dalam menyikapi kenaikan harga BBM bersuibsidi. Dia menjamin stok BBM cukup.

”Ini perlu disampaikan kepada masyarakat, persediaan BBM aman. Tidak usah berbondong-bondong ke SPBU. Masyarakat tidak perlu panik,” kata Sudirman Selaku Menteri ESDM, dia juga telah mengeluarkan Permen No. 34 Tahun 2014 tentang harga BBM yang terbaru, yaitu Rp 8500 untuk Premium dan Rp 7500 untuk Solar.

”Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM akan melakukan persiapan- persiapan. Malam ini, Pertamina di seluruh Indonesia telah melakukan persiapan teknis agar keputusan dilaksanakan sebaik-baiknya,” kata pria asal Brebes tersebut.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel memastikan, pasokan sembako lancar setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia memprediksi harga sembako hanya naik sedikit. ”Saya sudah pastikan. Saya sudah rapat kemarin dengan semua distributor dan pemerintahan daerah, memastikan pasokan lancar,” katanya.

Kenaikan harga sembako juga diprediksi hanya satu persen. Menurutnya, biaya yang akan naik tinggi, menurut Rachmat, biasanya sektor transportasi. Karena itu, dia meminta Kementerian Perhubungan melancarkan semua arus barang. ”Saya sudah minta ke Kementerian perhubungan untuk lancarkan semua arus barang, dari kapal, udara, darat, semuanya,” tandasnya.

Sektor Produktif

Pemerintah juga akan menambah menambah belanja produktif Rp 100 triliun. Menurut Menkeu Bambang P Brodjonegoro, kan ada penghematan anggaran subsidi Rp 100 Triliun yang akan digunakan sebagai tambahan belanja produktif. ”Akan kami realisasikan pada APBN P2015. ” tandasnya.

Anggaran penghematan subsidi BBM juga dialihkan untuk infrastruktur dan program perlindungan sosial bagi rakyat miskin. Dana tersebut juga untuk mendukung visi Presiden dalam pengembangan pembangunan di sektor maritim.

Andrinof menambahkan, salah satu sektor produktif yang didorong adalah sektor pertanian dalam upaya menuju swasembada beras.

”Kita sekarang mempunyai dana untuk tingkatkan produksi pangan, untuk perbaiki saluran irigasi, bangun irigasi, waduk. Kami upayakan dalam 2 tahun ke depan bisa swasembada beras,” tandasnya

Selengkapnya disini

PERPPU Pilkada Digugat lagi

PERPPU Pilkada Digugat lagi

Politik Miftahudin   Senin, November 10, 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon yang terdiri atas pengamat pemilu dan pengamat hukum tata negara menilai perppu tersebut tidak memenuhi unsur terbentuknya perppu serta mengabaikan putusan MK soal calon perseorangan.

"Putusan MK soal calon perseorangan kami nilai telah diabaikan dalam perumusan RUU Pilkada dan Perppu 1/2014. Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada seolah mengembalikan hak calon perseorangan dan Pilkada langsung, tetapi Perppu ini tidak bisa serta merta mengembalikan putusan MK yang telah hilang," kata pengamat pemili Ramdansyah, Senin (10/11).

Mantan Ketua Bawaslu DKI Jakarta yang mewakili pemohon ini mengatakan, uji materi Perppu 1/2014 dilakukan dalam rangka penegakan supremasi hukum.

Menurutnya putusan hukum merupakan produk tertinggi dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh kebijakan eksekutif atau legislatif sekalipun.

Ramdansyah mengungkapkan, putusan mahkamah yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tidak bisa serta merta dihilangkan. Dalam proses pembuatan naskah akademik RUU Pilkada, UU No. 22 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada.

Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007, lanjut dia, merupakan hasil uji materi terhadap UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Putusan tersebut melegalkan keiukutsertaan calon perseorangan dalam pilkada.

Pemohon menilai putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak bisa diubah ke dalam proses legal policy oleh pemerintah melalui RUU Pilkada yang menghilangkan calon perseorangan.

Selain itu, pemohon juga meminta penafsiran mahkamah tentang prosedur pembentukan Perppu. Lazimnya, kata Ramdansyah, harus ada unsur kegentingan yang memaksa seperti yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVIII/2009.

"Kalau ditolak DPR, seluruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung berdasar Perppu ini harus dihentikan," ujar Ramdansyah.

Selengkapnya baca disini  
Download PERPPU Pilkada
Perppu No 1 Tahun 2014
Perppu No 2 tahun 2014

PENGHINAAN DAN PENYEBARAN GAMBAR PORNO: Presiden Jokowi 100 Persen Maafkan Arsyad

PENGHINAAN DAN PENYEBARAN GAMBAR PORNO: Presiden Jokowi 100 Persen Maafkan Arsyad

Politik Miftahudin   Sabtu, November 01, 2014

JAKARTA -- Kasus penyebaran foto porno dan penghinaan terhadap Jokowi, yang kini menjadi Presiden RI mencapai babak yang menyentuh.

Di depan orang tua MA, tukang tusuk sate pelaku penghinaan itu, Presiden "Jokowi" Joko Widodo menyampaikan pemaafannya.

Presiden menyatakan memaafkan 100 persen MA, tersangka kasus penghinaan dan penyebaran pornografi di dunia maya melalui media sosial yang dimanipulasi dengan menaruh wajah presiden ketujuh RI itu dalam gambar yang disebarluaskan tersebut.

"Saya memaafkan 100 persen," kata Presiden kepada wartawan setelah menerima orang tua dan kerabat MA yang ingin memohon maaf secara langsung kepada Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Presiden Jokowi juga mengemukakan bahwa di era keterbukaan seperti saat ini alangkah pentingnya untuk menambahkan rasa saling menghormati antarsesama manusia.

Sebagaimana diketahui, kedua orang tua MA secara khusus mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi secara langsung, guna meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan anak mereka di dalam internet.

Kedua orangtua MA, yaitu Mursida dan Syafrudin, diterima Presiden Jokowi sekitar pukul 15.00 WIB.

Datang pukul 14.30 WIB. Mursida yang berjilbab biru dan Syafrudin yang memakai peci itu sama-sama mengenakan baju batik.

Sebelum menemui Presiden Jokowi, Mursida mengemukakan bahwa maksud kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi atas perbuatan yang dilakukan MA.

Saat menemui Presiden, kedua orang tua MA ditemani sejumlah pengacara, sedangkan Jokowi ditemani antara lain Ibu Negara Iriani.

Sebagaimana diberitakan, pelaku penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo yang sudah ditahan pihak Mabes Polri akan dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

"Pasal yang dikenakan adalah pasal 29 pornografi, ancaman hukuman 12 tahun penjara," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Kamil Razak di Mabes Polri, Rabu (29/10).

Kamil mengatakan pelaku "bully" dengan inisial MA ditangkap setelah ketua tim kuasa hukum Joko Widodo, Henry Yosodiningrat melaporkan perbuatan tersangka berinisial MA ke pihak kepolisian pada 27 Juli 2014.

MA ditahan pada Kamis, 23 Oktober 2014.

untuk lebih lengkapnya disini

PENUTUPAN AL-AQSA: Polisi Israel Jaga Ketat Jamaah Shalat Jumat

PENUTUPAN AL-AQSA: Polisi Israel Jaga Ketat Jamaah Shalat Jumat

Politik Miftahudin   Sabtu, November 01, 2014

YERUSALEM—Lebih dari 50 pria muslim melakukan shalat Jumat di masjid Al-Aqsa dengan penjagaan ketat setelah Israel menutup semua akses ke kompleks suci tersebut untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade.

Reuters melaporkan pada Jumat (31/10/2014) bahwa polisi Israel yang berjumlah lebih dari 1.000 orang dikerahkan di sekitar jalan-jalan kota tua dan gerbang kuno yang mengarah ke Al Aqsa.

Seorang juru bicara Israel hari ini mengatakan, selain itu unit anti huru-hara juga menyamar di sekitar jalan tersebut dan meluncurkan balon pengintai di langit.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam penutupan pada Kamis dari situs suci itu sebagai "sama saja dengan deklarasi perang”.

Lebih dari 4.000 orang menghadiri sholat Dzuhur, kata polisi.

Ada beberapa gangguan termasuk petasan dan upaya oleh sekelompok pemuda Palestina untuk menerobos penjagaan polisi, tapi tidak ada kekerasan yang serius.

Pemerintah Israel menutup semua akses ke Al Aqsa setelah penembakan Yehuda Glick, seorang aktivis keagamaan Israel yang telah memimpin kampanye bagi orang Yahudi untuk berdoa di lokasi keagamaan, yang mereka sebut sebagai Temple Mount.

untuk lebih lengkapnya disini

DPR TERBELAH: Yusril Sarankan Jokowi Undang Ketua Parpol

DPR TERBELAH: Yusril Sarankan Jokowi Undang Ketua Parpol

Politik Miftahudin   Sabtu, November 01, 2014

JAKARTA--Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengundang semua ketua partai politik untuk berdialog mengatasi kisruh yang terjadi di DPR

"Ini saran saya untuk mengatasi krisis adanya pimpinan DPR tandingan saat ini," kata Yusril Ihza Mahendra melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (1/11/2014)

Menurut Yusril, munculnya pimpinan DPR RI tandingan telah membuat kisruh tidak saja di DPR RI, tetapi berdampak pada penyelenggaraan negara.

Presiden dan DPR. lanjutnya,  harus banyak bekerja sama dalam menjalankan mekanisme bernegara.

"Kisruh di DPR RI bisa berdampak luas bagi negara," katanya.

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo turun tangan menggunakan kewibawaannya untuk membantu mengatasi krisis di DPR.

Ia menjelaskan caranya adalah Presiden Joko Widodo mengundang para ketua partai politik yang fraksinya berseberangan di DPR, untuk berdialog mencari jalan keluar dari krisis.

"Presiden Joko Widodo agar menggunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hari hati ke hati,"  paparnya.

Yusril menegaskan jika semua ketua partai ini sudah bicara, bermusyawarah dan menyepakati jalan keluarnya, mereka wajib mengomunikasikannya dengan para fungsionaris partainya yang berada di DPR RI.

"Saya yakin mealui kesepakatan pada tingkat ketua-ketua partai, maka kisruh pembagian pimpinan di DPR RI dapat diatasi," paparnya.

untuk lebih lengkapnya disini

Dikunci, Sidang Paripurna 'Tandingan' Pindah ke Gedung Kura-kura

Dikunci, Sidang Paripurna 'Tandingan' Pindah ke Gedung Kura-kura

Politik Miftahudin   Jumat, Oktober 31, 2014

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat, Jumat 31 Oktober 2014, gagal menggelar sidang Paripuna di ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta. Hingga pukul 10.15 WIB, pintu ruang rapat Paripurna tetap terkunci, sehingga anggota dewan dari lima fraksi tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Rencananya, rapat yang akan membahas dua agenda itu akan digelar pukul 09.00 WIB, namun tidak ada persiapan yang disediakan Sekretariat Jenderal DPR, mulai dari ruangan, daftar absensi, hingga eskalator yang menuju ruang rapat Paripurna pun dalam keadaan mati. Akhirnya, rapat Paripurna berpindah tempat ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan di Gedung Nusantara DPR. Rapat dihadiri 80 anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, 34 anggota dari Fraksi PKB, 13 anggota dari Fraksi PPP, 15 anggota dari Fraksi Hanura, dan 34 anggota dari Fraksi Partai Nasdem. Hingga saat ini sidang Paripurna 'tandingan' masih berlangsung dan membahas komposisi pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat. 

Untuk lebih lengkapnya disini

Menkeu: Harga BBM Naik Sebelum 1 Januari 2015

Menkeu: Harga BBM Naik Sebelum 1 Januari 2015

Politik Miftahudin   Kamis, Oktober 30, 2014

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal dilakukan sebelum 1 Januari  2015. Hal itu disampaikan usai Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Wapres RI Jusuf Kalla.

"Pokoknya kenaikan harga BBM sebelum 1 Januari 2015," tegas Bambang, Rabu (29/10/2014).

Bambang juga menambahkan, pemerintah baru akan menaikkan harga BBM ketika masyarakat sudah terlindungi. Oleh karena itu, 7 November mendatang pemerintah akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Pokoknya kita fokus pada program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Itu yang kita bicarakan," imbuhnya.

PT Pertamina memprediksikan kuota BBM subsidi 46 juta kiloliter premium akan habis pada 25 Desember dan solar habis pada 15 Desember. Menko Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan kuota BBM subsidi tidak akan jebol.

"Menurut hitung-hitungannya masih oke," terang Sofyan.

Sofyan menerangkan rapat tersebut membahas soal kecukupan kuota BBM. Ia menjamin pemerintah mengusahakan sekuat tenaga agar tidak terjadi kelangkaan.

"Tadi BPH Migas hadir, membicarakan dan melaporkan masalah dan telah diantisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah. Intinya bagaimana BPH Migas dan Kemenkeu menjamin sehingga tidak ada antri atau kelangkaan seperti terjadi beberapa waktu lalu," tandas Sofyan. (liputan6.com)

Lihat selengkapnya disini

Menko Perekonomian: Harga BBM Bersubsidi Naik Sebelum Pergantian Tahun

Menko Perekonomian: Harga BBM Bersubsidi Naik Sebelum Pergantian Tahun

Politik Miftahudin   Kamis, Oktober 30, 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memastikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan sebelum pergantian tahun. Namun, waktu tepat perubahan harga itu tak juga disebutkan.

“Sebelum Januari (2015),” kata Sofyan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Sebelumnya dia mengelak mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan naik pada 1 November 2014. (Baca: 1 November, Harga BBM Bersubsidi Tak Jadi Naik, tetapi...).

Sofyan juga menjelaskan kembali soal rapat terbatas jajaran menteri koordinator terkait ekonomi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Hanya rapat koordinasi menko, kemudian Bu Puan menjelaskan persiapan tentang Kartu Sehat dan Kartu Pintar untuk masyarakat. Jadi itu saja,” kata dia.

Sementara itu, menanggapi proyeksi overkuota BBM bersubsidi yang sudah diperhitungkan oleh pihak Pertamina, Sofyan menegaskan, pemerintah akan mengupayakan kecukupan kuota BBM bersubsidi.

“Pokoknya diusahakan bagaimana kuota yang tersisa itu mencukupi, tanpa harus orang antre,” tegas Sofyan. “Kalau (pakai) pembatasan BBM itu berarti kan (terjadi) antre, marah orang itu (nanti),” imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina melaporkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai 30 September 2014 sudah mencapai 34,9 juta kiloliter, atau naik 1,7 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran dalam periode yang sama pada 2013.

Rincian realisasi penyaluran BBM kuartal III tersebut adalah penyaluran premium sebanyak 22,24 juta kiloliter, atau naik tipis 1,9 persen dibandingkan setahun sebelumnya; solar sebanyak 11,94 juta kiloliter atau tumbuh 3,9 persen dari periode sama pada tahun lalu.

Yusril : Muncul Pimpinan DPR Tandingan

Yusril : Muncul Pimpinan DPR Tandingan

Politik Miftahudin   Kamis, Oktober 30, 2014

JAKARTA - Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi munculnya pimpinan DPR tandingan seiring dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mendapat jatah posisi di pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menurutnya, adanya pimpinan DPR tandingan menunjukkan para politikus belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

“Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Politikus kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril saat dimintai tanggapannya tentang pimpinan DPR versi KMP dan versi KIH.

Seperti diketahui, KIH yang dimotori PDIP membentuk pimpinan DPR tandingan. Dipercaya sebagai Ketua DPR versi KIH adalah Pramono Anung dari PDIP, dengan wakil ketua antara lain Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Langkah KIH itu sebagai respon atas dominasi KMP yang menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya KMP juga sudah menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR seperti Setya Novanto dari Golkar, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, Fadli Zon dari Gerindra dan Taufik Kurniawan dari PAN.

Menurut Yusril, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting.

Lebih lanjut Yusril mengatakan, kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. “Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional,” cetusnya.

Intinya, kata mantan menteri sekretaris negara itu, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. “Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan,” pungkasnya.(ara/jpnn)

lebih lengkapnya di sini

Pendidikan yang berkeadilan

Pendidikan yang berkeadilan

Politik Miftahudin   Rabu, Oktober 29, 2014

KOMPAS.com - Salah satu tekad yang ingin diraih Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan adalah memberikan akses pendidikan bagi semua putra putri Indonesia secara berkeadilan. Akses pendidikan yang berkeadilan diyakini sebagai salah satu kunci yang bisa membawa kemajuan Indonesia.

Tekad ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Mohammad Nuh, juga mempunyai fokus yang sama. Selama kepemimpinannya, hampir semua program diarahkan untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Pendidikan dasar sembilan tahun, misalnya, kembali ditegaskan menjadi sesuatu yang wajib bagi seluruh anak Indonesia. Karena itulah dikucurkan biaya operasional sekolah (BOS) sehingga orangtua siswa tidak harus membayar saat anaknya mengikuti pendidikan dasar, dan sekolah pun tidak boleh melakukan pungutan.

Khusus untuk siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dikucurkan dana bantuan siswa miskin (BSM) yang besarnya Rp 450.000 per tahun bagi siswa SD, Rp 750.000 bagi siswa SMP/MTs, serta Rp 1 juta per tahun bagi siswa SMA/SMK/MA. Jumlah penerimanya pada tahun 2014 ini sekitar 13,5 juta siswa di semua jenjang pendidikan, dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah pada tahun 2014 sebesar Rp 6,09 triliun.

Agar siswa dari keluarga miskin bisa mengenyam pendidikan tinggi, semua perguruan tinggi negeri diwajibkan mengalokasikan 20 persen kursinya untuk calon mahasiswa miskin. Kebijakan ini juga disertai penyediaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi atau Bidikmisi yang besarnya Rp 1 juta per bulan. Jumlah penerima beasiswa ini sekitar 150.000 mahasiswa yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi.

Kebijakan yang fokus pada akses pendidikan berkeadilan ini, hasilnya selama empat tahun cukup nyata. Angka partisipasi kasar (APK) SD sederajat tahun 2009, misalnya, 95,23 persen dan tahun 2013 naik menjadi 95,80 persen.

Angka partisipasi kasar SMP naik dari 74,52 persen menjadi 79,06 persen pada periode yang sama, sedangkan APK SMA sederajat naik dari 69,6 persen menjadi 81,26 persen pada periode yang sama. Begitu pun APK perguruan tinggi untuk usia 19-23 tahun naik dari 21,60 persen pada tahun 2009 menjadi 29,87 persen pada tahun 2013.

Kebijakan ini disertai pula dengan program pembangunan satu PAUD (pendidikan anak usia dini) di setiap desa, serta pendidikan menengah universal yang dikenal dengan rintisan wajib belajar 12 tahun. Kemdikbud juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi negeri di daerah terpencil dan perbatasan untuk memudahkan masyarakat mengakses pendidikan tinggi yang selama ini hanya berada di perkotaan.

Melihat capaian-capaian yang diklaim pemerintahan sebelumnya, tidak salah jika pada masa Anies Baswedan tidak cukup hanya memfokuskan program pada akses pendidikan yang berkeadilan.

Sudah saatnya program tersebut ditingkatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, mutu pendidikan Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain, dan mutu pendidikan pula yang diyakini bisa membawa kemajuan Indonesia. (Try Harijono)