Pro Kontra PronaMadu? (bagian 1)

Pertengahan tahun 2016, Jawa Tengah di”geger”kan dengan munculnya sebuah program kemasyarakatan yang rewardnya melebihi gaji PNS IIIA. Bagaimana masyarakat tidak tertarik, jika kerja yang ditawarkan tidaklah terlalu berat, tapi dengan gaji yang spektakuler setingkat UMR Jakarta. Jawa Tengah merupakan daerah yang ditunjuk atau dalam bahasa mereka diberi “mandat” oleh “Bunda” RA Amalia Ratna Ayu (pendiri) untuk melaksanakan semua program-program PronaMadu. Dalam hal ini, Jawa Tengah menjadi Pilot Projectnya Pronamadu. Dan kota yang saya tinggali ini : Semarang, juga termasuk yang sedang melakukan perintisan. Bahkan Kota Semarang menjadi percontohan PronaMadu bagi kabupaten-kabupaten yang lainnya. Menurut salah satu calon pengurus tingkat kota, kota Semarang ini menjadi kota/kab ke-8 yang sedang melakukan perintisan di Jawa Tengah.

Nah, “geger”nya PronaMadu ini karena sedang melakukan perekrutan anggota masyarakat untuk menjadi penguruf aktif di masing-masing tingkatannya. Perekrutannya pun dalam jumlah yang besar. Bahkan karena dengan alasan PronaMadu ini sedang dalam rintisan, calon pengurus pun hanya berbekal fotocopy KTP dan KK saja sudah dianggap memenuhi syarat menjadi calon pengurus. Inilah salah satu alasan, di samping honor UMR Jakarta, kenapa sebagian masyarakat Pro dan Kontra menanggapi PronaMadu. Belum lagi menyoal eksistensi yayasan tersebut, meskipun program-program yang ditawarkan cukup baik.

Diantara tanggapan masyarakat mengenai PronaMadu ini antara lain :
1.    PronaMadu itu nyata atau tidak
2.    Pendirinya siapa? kok misterius sepertinya
3.    Yayasan yang menaungi yang katanya Yayasan non Profit namanya apa?
4.    Program Oke, namun prosedur perekrutan terkesan lucu
5.    Kenapa promosinya tidak melalui pemerintah?
6.    Gaji UMR standar Jakarta? Betulkah?
7.    Pengurus Kota 47, kecamatan 46 dan kelurahan 46? Wahhh….
8.    Legalitas bagaimana?
9.    Programnya muluk-muluk? Benarkah?
10.    Dan lain sebagainya…

Oleh karena itu, saya mencoba untuk membahas PronaMadu menurut pengalaman saya. Karena saya pun sempat mau dijadikan pengurus, namun banyak pertimbangan yang harus saya lakukan. Saya pun undur diri. Pembahasan ini, saya mencoba untuk seimbang tanpa mengunggulkan yang Pro maupun yang Kontra. Tentunya hal ini berdasarkan data dan pengalaman secara langsung, baik melalui pengamatan di lapangan maupun informasi dari calon-calon pengurus tingkat kota/kab. Tujuannya, setelah pembahasan ini, anda sendirilah yang menentukan mau bergabung atau tidak.

Baik, langsung saja…
Data yang saya gunakan adalah mengenai Profil PronaMadu yang sudah banyak dicopikan ke segenap masyarakat calon pengurus sebagai bahan sosialisasi PronaMadu. Jadi Dokumen itu sudah bersifat umum dan siapapun semestinya diperbolehkan untuk mengkritisi.

Sekilas mengenai Latar Belakang PronaMadu pada point yang (1) sungguh saya sangat terpukau sekali. Yayasan ini hendak menciptakan masyarakat Indonesia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, sejahtera lahir maupun batin. Jika tujuan ini benar benar bisa diwujudkan, tentunya Indonesia akan menjadi Negara yang maju dan berkeadaban. Namun, tentunya redaksi tersebut tidak bebas dari kritik karena memang belum terwujudkan.

Bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya? Itu sudah banyak buku yang membahasnya beserta teori-teorinya. Oleh karena itu, saya tidak akan masuk ke ranah tersebut. Coba bayangkan! Tiba-tiba ada sebuah organisasi yang katanya yayasan non-profit menawarkan konsep tersebut, bahkan tidak Cuma menjadi manusia seutuhnya saja melainkan tambah cerdas, terampil dan sejahtera. Nah, sejahteranya ini pun secara tegas dinyatakan baik lahir maupun batin. Tentunya kita akan berpikir benar atau tidak? Nyata atau tidak? Tentunya ini bukan konsep yang kecil-kecilan. Bahkan setingkat Negara pun saya pikir belum sampai kearah tersebut jika tidak diiringi penjelasan yang menyertainya. Hal ini karena memang tidak ada ukuran yang jelas sebagai parameternya.

Nah, sebaiknya kalau tetap memakai konsep tersebut ya harus diberi penjelasan konkritnya. Seperti yang dimaksud seutuhnya bagaimana? Cerdas, terampil dan sejahtera dijelaskan masing-masing kata. Bukan berarti kita sebagai pembaca belum tahu melainkan supaya jelas arah dari yayasan ini seperti apa. Bukan bermaksud meragukan atau tidak, melainkan ada hal penting yang sepertinya terlompati yang seharusnya dimunculkan dalam Latar Belakang ini, yaitu profil Yayasan yang menaungi PronaMadu tersebut beserta lengkap dengan administrasi keorganisasiannya. Setidaknya muncul sedikit kepercayaan publik bahwa program nasional ini tidak serta merta “lahir” ke dunia ini, melainkan punya “ibu” yang membesarkan, mendidik dan merawatnya. Maka, jika ingin mengetahui tabiat seorang anak, maka salah satu cara adalah mengetahui orang tuanya. Demikian, saya katakana seperti ini karena dokumen profil PronaMadu yang saya terima tidak sedikit mencantumkan Yayasan tersebut kecuali di copian suarat mandate yang diperkecil ¼ bagian sehingga namanya susah dibaca. Saya berusaha membacanya sampai puluhan kali, bahkan berhari hari itu Cuma terbaca “YAYASAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ABDI ……..”. Itu pun jika saya benar, kalau salah ya memang copian yang saya terima tidak jelas.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah berkaitan dengan redaksi “MELAKUKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG” yang sepertinya terlalu muluk-muluk. Pembangunan yang dimaksud akan dijelaskan di bawah ini. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah apa betul Pronamadu akan melakukan pembangunan karena juga tidak dijelaskan yang dimaksud pembangunan fisik maupun non-fisik. Jika pembangunan fisik, apa sanggup menyampingkan peran Negara disini. Bagaimana kedudukan, peran dan fungsinya kelak jika dihadapkan dengan program-program nasional yang lain karena disini jelas PronaMadu adalah eksekutornya. 

PronaMadu merupakan lembaga independen non-pemerintah dan non-politik? sepertinya benar. akan tetapi, bagaimana jika lembaga yang non-pemerintah dan politik itu diisi orang-orang pemerintah dan politik? untuk yang pertama berkaitan dengan orang-orang pemerintah pastinya akan bersinggungan secara langsung melalui kelembagaan karena PronaMadu dalam menjalankan tugasnya juga butuh orang-orang pemerintah. namun sebagai pengurus dari PNS, misalnya? atau juga dari orang-orang politik? entah apa yang menyebabkan orang-orang politik juga sepertinya terpikat dengan program ini. Terus pada pertemuan malam itu yang saya diundang juga dihadiri tokoh-tokoh politik daerah setempat yang akan dijadikan sebagai pengurus.

Untuk yang point (2) ini sudah ada kejelasan siapa yang merancang PronaMadu ini, meskipun juga kami sangat awam sekali siapa beliau. Pernah dengar, tahu saja tidak apalagi kenal. Nama beliau saya browsing pun tidak muncul. Menurut cerita orang-orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya adalah katanya beliau masih ada hubungan dengan Presiden Ir. Soekarno. Entah anak, keponakan atau yang lain belum ada kabar yang jelas.

Nah, sekali lagi karena PronaMadu ini tergolong baru ya sebaiknya dibukalah siapa beliau sebenarnya. Bagaimana para calon pengurus bisa meyakinkan orang lain untuk ikut bergabung di PronaMadu jika ia sendiri saja tidak yakin. Sungguh pun akan merugikan beliau sendiri karena namanya dipertanyakan banyak orang. Setidaknya profil beliau ditampilkan supaya masyarakat bisa yakin akan kebenaran program ini. Apalagi domisilinya tidak di Jawa Tengah, melainkan katanya di Bandung.

Kemudian mengenai kata “Bunda”, apa perlu melabelkan nama panggilan tersebut pada sebuah Profil Program Nasional yang di sebar seluruh Jawa Tengah. Mohon maaf, saya jujur belum tahu siapa beliau. Saya Cuma berpikir jika dokumen ini bersifat resmi yang nama-nama panggilan seharusnya tidak melekat disitu, kecuali gelar.

Selanjutnya. Visi PronaMadu ini jelas sama dengan latar belakang di atas Cuma lebih dipersempit dengan hanya menekankan pada sisi sejahteranya. Sehingga 10 program nasional yang nantinya akan dijalankan diharapkan bisa menciptakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Nah, untuk yang batinnya ini sekali lagi juga harus butuh ukuran yang jelas. Bagaimana jika tidak punya ukuran yang jelas program yang dijalankan sukses atau tidak. Bukan hanya itu, mengenai redaksi lahir dan batin. Jika yang di latar belakang redaksinya menggunakan “maupun” dan yang point ke (2) ini menggunakan “dan”. Tentu ini akan mengubah pemaknaan pada visi tersebut.

Menurut info yang saya terima dari Calon Pengurus Dearah Kota Semarang bahwa dari 10 program yang direncanakan baru akan direalisasikan 3 program dulu, yaitu Kesejehateraan Sosial, Kesehatan dan Pendidikan. Contoh penjelasan teknis kerja pada masing-masing bidang tersebut sesuai info dari Capeng Daerah seperti ini :
1. Bidang Kesejahteraan Sosial : contoh kerjanya menyelurkan Bantu Langsung Konsumsi/Konsumen  (BLK) kepada masyarakat pasif atau istilah lain untuk mengungkapkan masyarakat yang mendapat bantuan dari PronaMadu.
2. Bidang Kesehatan : Contoh kerjanya adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat seperti ke Puskesmas atau yang lain. Pendampingan ini yang dimaksud ya mendaftarkan masyarakat ke Rumah Sakit, membayar administrasinya dan mengantarkan hingga pulang.
3. Bidang Pendidikan : contoh kerjanya adalah melakukan pendampingan terhadap anak didik sekolah. Membayarkan uang administrasi kepada pihak sekolah dengan cara datang langsung.

Semoga segera terpenuhi semua kepengurusannya, baik dari tingkat Wilayah sampai Unit. Mohon maaf saya undur diri dulu karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Namun, sekali lagi saya sampaikan pada proses perekrutan ini dalam pelaksanaan yan saya alami ini sama sekali tidak bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini, mereka hanya mohon ijin saja, istilahnya “kulo nuwun” dulu di daerah masing-masing dan bukan berarti bekerja sama secara ranah teknis. Sehingga ketentuan di atas tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Syarat yang diajukan untuk menjadi anggota aktif PronaMadu sebagai pengurus tidaklah sulit. Sukarela, gratis dan berkepribadian baik. Tigal hal ini menjadi syarat yang dijadikan azas perekrutan anggota. Akan tetapi, meskipun tidak sulit, namun ternyata syarat yang tidak sulit ini konsekuensinya besar. Yang pertama, meskipun sukarela tanpa paksaan dalam mengisi formulir yang telah disediakan, namun ketika nanti akan tanda tangan kontrak sebelum pelatihan harus meninggalkan profesi lama, terutama profesi-profesi yang wajib kerja di pagi hari seperti PNS, Pendidik, Karyawan tetap, dll. Sehingga harus memilih akan beralih profesi sebagai pengurus PronaMadu atau tetap di profesi lama dengan tidak jadi mendaftarkan diri di PronaMadu. Karena pada dasarnya, PronaMadu memang sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap.
Yang kedua, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Ini artinya calon pengurus tidak mengeluarkan uang sama sekali. Azas yang kedua ini memang harus seperti ini karena mereka calon pengurus ingin bekerja di PronaMadu salah satu tujuannya adalah mencari nafkah meskipun ada embel-embel sosialnya.
Kemudian yang ketiga adalah mengenai kepribadian yang diharapkan. Untuk azas nomor 1 sampai dengan delapan kelihatannya tidak ada kendala karena semua orang sepakat dalam segala hal sifat-sifat itu harus dimiliki. Namun, tidak dengan azas ke-9 yaitu tidak korupsi. Bagaimana tidak korupsi itu menjadi azas, sedangkan mengenai korupsi saja itu sebuah kecenderungan seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Nah berbeda dengan azas-azas sebelumnya, yang semuanya itu adalah sikap yang terukur dan bisa diamati. Tetapi yang tidak korupsi bagaimana?

Nah, yang point ke (5) ini salah satu yang hampir membuat kaget pegiat-pegiat sosial di masyarakat. Sebagian mereka beranggapan jika kepengurusan ini benar-benar terbentuk, ada dan nyata, maka kepengurusan semacam ini merupakan salah satu kepengurusan yang terbanyak. Coba bayangkan saja, dari mulai tingkat wilayah, kota, kecamatan dan keluarahan diangka 47 dan 46. Bagaimana teknis kerjanya jika nanti salah satu ruangan yang di sewa di tingkat masing-masing itu tidak memenuhi. Bagaimana juga nantinya menyikapi anggota yang tidak aktif dan lain sebagainya.

Yang jelas jumlah pengurus ini sangat fantastis sekali. Kita berandai-andai saja, jika semua jumlah pengurus mendapatkan UMR Jakarta, maka berapa duit saja yang harus dikeluarkan tiap bulan. Belum operasionalnya, uang program kegiatan dan lain sebagainya. Yuk kita hitung…..seumpama UMR Jakarta kita buat Rp. 3,3 juta dengan jumlah pengurus 422.638, maka diperoleh pengeluaran uang untuk pengurusnya saja sejumlah Rp. 1.394.705.400.000. waaoooowww..bayangkan untuk tiap bulannya saja, kebutuhan upah pengurus sudah mencapai hampir 1,4 trilyunan. Namun, hitungan ini disama ratakan dengan UMR Jakarta. Seharusnya upah tersebut memang berbeda dengan masing-masing tingkatan dan sesuai jabatannya.

Nah, uang sebanyak itu kira bagaimana bentuk realisasinya? Bagaimana pengelolaannya? Mampukah uang sebanyak itu di kelola oleh satu bendahara di masing-masing pengurus. Bagaimana jika tidak cair? Bagaimana laporan pertanggungjawabannya? Dan lain sebagainya. Sekali lagi jumlah uang yang sebanyak itu jika tidak dikelola dengan baik justru akan memancing adanya korupsi dan lain sebagainya.

Sumber Data : Latar Belakang PronaMadu